SMS ala SBY

Lengkap sudah citra peragu melekat erat dalam sosok Presiden SBY. Belakangan, seperti yang diberitakan KR (21/8), untuk menentukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru, Presiden membuka kesempatan pada masyarakat luas untuk berpartisipasi urun rembug lewat short messages service (SMS). Sepintas, apa yang dilakukan Presiden tersebut merupakan terobosan atas kemajuan teknologi. Pun berarti, Presiden kita kali ini sangat terbuka dan mengakomodir masukan banyak pihak. Namun di sisi lain, wacana SMS untuk memilih menteri tak ubahnya sekadar basa-basi politik yang memang kerap dilakukan SBY yang dikenal dengan ‘tebar pesonanya’.
Kenapa? Pemilihan menteri merupakan hak prerogratif presiden. Siapapun tak dapat mengintervensinya. Apalagi pos Mendagri merupakan salah satu jabatan penting untuk menjaga stabilisasi pemerintahan dalam negeri. Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Moch. Ma’ruf sakit dan praktis tak dapat menjalankan tugas secara semestinya. Dan selama ini ditunjuk Menko Polkam Widodo AS sebagai Mendagri ad interm. Sejumlah nama pengganti pun muncul ke permukaan. Seperti Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jateng Mardiyanto, Sekjen Wantanas Letjen M. Yasin, hingga Gubernur DIY sekaligus Raja Yogyakarta Sri Sultan HB X.
Kembali ke persoalan SMS ala SBY. Politik pencitraan diri memang terasa betul dalam pemerintahan presiden asal Pacitan itu. Lewat aksi ‘populis’ semacam itu, diharapkan rakyat bisa menilai –seperti yang ditulis Tajuk Rencana KR (22/8)—pemerintahan kali ini menganut asas bottom up, tidak seperti rezim terdahulu top down.
Memang ada kalanya, kepemimpinan bottom up jauh lebih elegan ketimbang top down. Misalnya, mengenai kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbagai keluhan, masukan, kritik dan saran dari rakyat adalah sebuah keniscayaan bagi pemimpin (pola bottom up). Namun ketika persoalan sudah sangat mendesak, apalagi sangat urgen, tak ada salahnya jika pemimpin cepat mengambil keputusan tanpa melibatkan jajaran di bawahnya (pola top down). Tampaknya otoriter, namun itulah seni memimpin. Seorang pemimpin sejati paham betul kapan dan sampai tingkat apa dialog diberikan toleransi, lalu mengambil keputusan untuk bertindak cepat bila yakin atas ketepatan waktunya.
Dan melihat kenyataan yang ada, berbagai persoalan dalam negeri yang kini tengah kita hadapi lumayan kompleks. Mulai dari penguasaan pulau oleh warga asing, kasus korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat di daerah, berbagai aksi separatisme yang mengancam keutuhan NKRI, dsb yang semuanya itu merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Mendagri. Sangat aneh dan lucu jika berbagai permasalahan di atas dibiarkan berlarut-larut hanya karena lowongnya pos Mendagri atau belum optimalnya kinerja Mendagri karena ditangani pejabat ad interm.
Pertanyaannya, mengapa SBY yang dibesarkan dalam tradisi militer yang notabene sangat disiplin dan mengharamkan sikap ragu, kini malah menanggalkan citra tegas ala militer? Sah-sah saja jika itu semua dilakukan Presiden dengan pertimbangan menjaga polpularitasnya di mata publik. Namun, sekarang sudah bukan saatnya lagi kampanye, melainkan momentum untuk mengukir prestasi. Atau kemungkinan lain, barangkali ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengintervensi keputusan Presiden. Karena kekuatan invisible hands semacam ini, kadang memiliki kekuatan lebih kuat daripada pemerintah yang mendapat legitimasi negara.
Harapan kita, semoga sosok Mendagri medatang benar-benar mumpuni untuk menjawab segala persoalan dalam negeri yang tengah kita hadapi saat ini.